Soekarno
adalah sosok orang terpenting dalam sepanjang catatan sejarah
memerdekaan bangsa indonesia dari penjajahan Belanda. Ia lebih dikenal
dengan panggilan Bung Karno. Ia juga dikenal sebagai penggali pancasila
yang kemudian menjadi dasar negara RI, ia menyandang 26 gelar doktor
kehormatan dari berbagai universitas diseluruh dunia. Tidak bisa
dipisahkan perjuangan beliau dalam melahirkan semangat perjuangan
bangsa Indonesia sehingga beliau menyatukan seluruh masyarakat untuk
melawan penjajahan. Ada satu hal yang sangat beliau pikirkan tentang
indonesia yaitu nasib kaum petani atau dalam sebutan beliau adalah
kaum Marhaen, kaum ini adalah kaum proletar Indonesia, kaum tani
Indonesia yang melarat dan kaum melarat Indonesia yang lain-lain,
misalnya kaum dagang kecil, kaum ngarit, kaum tukang kaleng, kaum
grobag, kaum nelayan, dan lain-lain. Meski Soekarno tidak menggunakan
istilah proletar, tetapi pada dasarnya dia mengakui kebenaran dari
faham proletar, khususnya yang berkaitan dengan ajaran Marx ini.
Soekarno sendiri tidak menutupi, bahwa bagian terbesar dari perjuangan
kaum marhaen ini adalah kaum proletar. Pemikiran Soekarno Tentang Nasionalisme
Nasionalisme menurut Soekarno merupakan kekuatan bagi bangsa-¬bangsa yang terjajah yang kelak akan membuka masa gemilang bagi bangsa tersebut . Bagi Soekarno Kecintaan kepada bangsa dan tanah air merupakan alat yang utama bagi perjuangan suatu bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan. Disini jelas dapat dikatakan Nasionalisme telah memegang peranan penting dan bersifat positif dalam menopang tumbuhnya persatuan dan kesatuan serta nilai-nilai demokratisasi yang pada gilirannya akan mampu melaksanakan pembangunan nasional.
Soekarno sangat anti terhadap kolonialisme dan imperialisme. Menurutnya Penindasan bukan hanya datang dari para kapitalis asing saja, tetapi juga dari para kapitalis bangsa sendiri, dari kesewenang-wenangan kaum borjuis lokal. Hanya nasionalisme yang bersifat Marhaenis-lah yang bisa menjalankan tugas sejarah guna menghilangkan segala borjuisme dan kapitalisme. Nasionalisme pada dasarnya mengandung prinsip kemanusiaan, cinta tanah air yang bersendikan pengetahuan serta tidak chauvinisme . Lebih lanjut, Marhaenisme dikembangkan sebagai alternatif terhadap konsep proletar Karl Marx. Konsep ini lahir ketika Soekarno baru berumur 20 tahun. Pada waktu itu, ia sedang enggan pergi kuliah dan bersepeda memutari Bandung Selatan, dan bertemu dengan seorang petani kecil bernasib malang bernama Marhaen. Sejak itulah, ia menamakan seluruh rakyat Indonesia dengan nama Marhaen.
Dalam menjelaskan marhaenisme tidak pernah keluar dari benang merah yang telah digariskan sejak tahun 1927 tentang marhaenisme, diantaranya :
1. Marhaen adalah kaum melarat Indonesia yang terdiri dari buruh, tani, pengusaha kecil, pegawai kecil, tukang, kusir, dan kaum kecil lainnya. Soekarno sering menyebutkan marhaen adalah rakyat Indonesia yang dimiskinkan oleh imperialisme.
2. Marhaen Indonesia ada yang berdomisili di pantai, di gunung, di dataran rendah, di kota, di desa dan dimana saja. Marhaen itu ada yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan ada juga yang menganut animisme. Marhaen Indonesia ada yang kyai, pastor, pendeta, dll.
3. Kaum marhaen sesuai dengan kodratnya berupaya melepaskan belenggu kemiskinan dan mengharapkan terjadinya perbaikan nasib.
4. Marhaenisme adalah ideologi yang bertujuan menghilangkan penindasan, penghisapan, pemerasan, penganiayaan dan berupaya mencapai serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, melalui kemerdekaan nasional, melalui demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.
5. Terhapusnya kemiskinan dan terwujudnya masyarakat adil dan makmur hanya bisa dicapai dengan kemerdekaan nasional, dimana kemerdekaan itu hanyalah jembatan emas. Di seberang jembatan emas itu terbuka dua jalan. Satu jalan menuju masyarakat yang adil dan makmur, dan jalan satu lagi menuju masyarakat celaka dan binasa.
Soekarno mengartikan Marhaenisme sebagai suatu ideologi kerakyatan yang mencitacitakan terbentuknya masyarakat yang sejahtera secara merata. Asas Marhaenisme adalah sosio-nasionalisme dan sosiodemokrasi. Sosio-nasionalisme adalah nasionalisme masyarakat, yaitu nasionalisme dengan kedua kakinya berdiri di atas masyarakat. Sosio-nasionalisme menolak setiap tindakan borjuisme yang menjadi sebab kepincangan masyarakat. Dengan kata lain, sosionasionalisme adalah nasionalisme politik dan ekonomi suatu nasionalisme yang mencari keberesan politik dan ekonomi, keberesan negeri dan rezeki. Sosio-demokrasi timbul karena sosionasionalisme. Sosiodemokrasi adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Sosionasionalisme adalah nasionalisme yang berperikemanusiaan atau perasaan cinta kepada bangsa yang dijiwai oleh perasaan cinta kepada sesama. Sementara sosiodemokrasi adalah demokrasi yang menuju kepada kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, atau kesejahteraan seluruh bangsa .
Soekarno juga yakin, bahwa untuk menentang kolonialisme dan imperialisme serta mewujudkan persatuan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan adalah dengan menyatukan tiga aliran paham besar yang ada di masyarakat Indonesia, yaitu nasionalistis, Islamistis, dan Marxistis. Ketiga gelombang besar ini bisa bersatu untuk melawan kolonialisme . Nasionalisme menekankan pentingnya batasbatas dan kepentingan nasional, agama (Islam) pada dasarnya bersifal universal, menolak batas-batas nasionalisme dan materialisme ala Marx. Namun demikian ketiganya memiliki tujuan yang sama. Melihat situasi demikian, Soekarno merasa tertantang dan yakin bahwa persatuan diantara ketiganya akan menghasilkan kemerdekaan Indonesia. Inti dari persatuan adalah saling memberi dan menerima. Persatuan tidak akan terjalin jika masing-masing pihak tidak memahami kedua unsur tersebut. Selain itu, BK juga menyarankan untuk menempuh jalan non-kooperasi, yakni menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial.
Soekarno mempercayai persatuan, bukan kesatuan. Itu sebabnya ia memilih Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan. Visi ini menunjukkan bahwa Soekarno adalah seorang demokrat, karena ia menerima perbedaan, dan kebhinekaan dipahami sebagai sesuatu yang natural dan sangat alami bagi manusia dalam kehidupannya. Namun di balik perbedaan itu, ia melihat arti penting persatuan. Secara filosofis, Soekarno meyakini bahwa persatuan merupakan tali persaudaraan yang menjadi pengikat umat manusia di dunia untuk hidup rukun, damai, dan sejahtera.
Pemikiran Soekarno Tentang Islam.
Pemikiran Soekarno tentang Islam berbeda dengan Natsir, Sukarno lebih pada pemerintah yang sekuler sedangkan Natsir lebih pada negara yang bersifat integralistik. Gagasan pemisahan agama yang di ambil sukarno dari negara di Barat (Eropa) yang menyatakan bahwa agama adalah aturan spiritual (akhirat) dan negara adalah aturan duniawi. Ditambahkan oleh soekarno bahwa agama adalah urusan spiritual pribadi, sedangkan masalah negara adalah persoalan dunia dan kemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut, ia menilai bahwa pelaksanaan ajaran agama hendaknya menjadi tanggung jawab setiap pribadi muslim dan bukan negara atau pemerintah. Negara dalam hal ini tidak turut campur untuk mengatur dan memaksakan ajaran-ajaran agama kepada para warga negaranya.
Tapi menurutnya dengan dipisahkannya agama dengan negara bukan berarti ajaran Islam dikesampingkan, sebab dalam negara demokrasi, semua aspirasi termasuk aspirasi keislaman dapat disalurkan melalui parlemen. Umat Islam juga jangan terpaku dengan bentuk formal atau luar ajaran Islam tetapi lebih memperhatikan isi (substansi) atau semangat ajaran Islam. Apabila Indonesia menjadi Negara Islam dan Islam diterima sebagai dasar negara maka akan terjadi perpecahan di Indonesia karena tidak seluruh rakyat Indonesia beragama Islam. Menurut pandangan Soekarno, negara nasional adalah cita-cita rakyat Indonesia. Dalam usaha membangkitkan semangat cinta tanah air harus ditekankan pentingnya persatuan yang menurutnya tidak dapat didasarkan pada sukuisme, agama, atau ras. Persatua bangsa menurut Soekarno (mengutip Ernest Renan) hanya bisa dibangun oleh kehendak untuk bersatu (le desire d’etre ensemble) dan rasa pengabdian kepada tanah air. Persatuan harus mengabaikan kepentingan golongan yang sempit sekalipun berupa kepentingan Islam .
Pemikiran Soekarno Tentang Komunis
Soekarno mengenal teori marxisme dari seorang gurunya yang berhaluan sosial demokrat, agar lebih memahami tentang marxisme dia membaca berbagai literatur yang ada tentang marxisme. Teori marxisme bagi Soekarno adalah satu-satunya teori yang dianggap kompeten buat memecahkan persoalan-persoalan sejarah, politik dan masyarakat . Agaknya ide atau pemikirannya tentang pemisahan agama dan negara serta kritiknya terhadap Islam juga dipengaruhi oleh kritik Karl Marx terhadap agama, yang dalam pandangannya akar permasalah itu ada dalam masyarakat, selain sebagai analisis sosial ekonomi Indonesia.
Dalam sebuah pidatonya, Soekarno mengatakan bahwa ia tidak mau anaknya tidak “kiri” atau dalam artian anaknya harus kiri. Namun Pada kenyataannya Soekarno tegas mengajarkan sholat lima waktu pada anak-anaknya. Jadi di sini jelas terlihat bahwa soekarno tidak mengadopsi konsep penjauhan agama dari kehidupannya atau tidak menganut konsep atheisme . Namun tujuan komunisme itu sendiri secara sosial-politik menurutnya yaitu melakukan pembelaan terhadap rakyat kecil yang terancam oleh bahaya kapitalisme. Cara pandang ini dituangkan Soekarno dalam komunisme versi Soekarno: Marhaenisme, buah pemikirannya yang didasarkan dari pemikiran tiga filsuf besar yaitu: karl Marx, Hagel, dan Engels.
Demikian juga Marhaenisme Soekarno merupakan marxisme yang diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia Tetapi Soekarno tidak hanya menerapkan Marxisme. Ia juga secara berani dan kreatif merevisi marxisme. Di antaranya dengan menyingkirkan peran dominant proletar untuk diganti oleh Marhaen. Marhaen adalah kaum melarat di Indonesia , yang berbeda dengan kaum proletar, yang masih memiliki alat-alat produksi, walau dalam skala kecil. Teori marxis lain yang tidak dipakai oleh Soekarno adalah perjuangan kelas, karena ia melihat di Indonesia justru diperlukan persatuan dari berbagai golongan agar bias mengusir kolonialisme yang telah berkolaborasi dengan kapitalisme dan imperialisme. Dan berbeda dengan Marx yang tidak menyukai nasionalisme, justru Soekarno menganggap peran penting nasionalisme untuk melawan kapitalisme dan imperialisme di Indonesia.
Pemikiran Soekarno tentang Demokrasi
Soekarno pada 5 Juli 1959 mengembalikan Revolusi Indonesia ke jalan yang benar, mengubah wacana dari Demokrasi Parlementer ke Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin: Suatu istilah yang sarat kontradiksi baik dalam teori maupun prakteknya. Di bawah Demokrasi Terpimpin tidak ada pemilihan umum, media massa dikontrol dengan ketat dan tokoh oposisi ditangkap dan dipenjarakan. Awal munculnya Demokrasi Terpimpin telah memicu perang sipil yang luas.
Soekarno menampilkan Demokrasi Terpimpin sebagai sebuah bentuk organisasi politik yang lebih tinggi dari Demokrasi Parlementer. Lebih jauh, sosialisme yang di bawah Demokrasi Terpimpin diidentifikasi sebagai bentuk sosialisme khas Indonesia yang oleh Soekarno disebut Marhainisme. Marhaenisme, demikian Soekarno, adalah Marxisme yang dipraktekkan atau diterapkan di Indonesia. Jeanne S. Mintz menyatakan bahwa “Bentuk khusus Marxisme ini adalah program pemerintah pada masa itu yang diharapkan menjadi sebuah koalisi dari faksi nasionalis, agama dan komunis”.
Soekarno meyakini bahwa sistem multipartai telah menyebabkan negara menjadi lemah karena pada waktu itu telah terjadi konflik ideologis antar partai, sehingga pemerintahan tidak stabil. Dalam keadaan dan krisis-krisis yang melanda kabinet disusul dengan pergolakan-pergolakan di daerah-daerah, Soekarno tampil dengan “konsepsinya” yang dimaksudkan sebagai alternatif terhadap kesulitan-kesulitan politik yang dihadapi pada masa itu. Konsep Demokrasi Terpimpin yang diajukan Soekarno pada Tanggal 21 Februari 1957 dihadapan para pemimpin partai dan tokoh masyarakat di Istana Merdeka pada pokoknya berisi:
1. Sistem Demokrasi Parlementer secara barat, tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, oleh karena itu harus diganti dengan Demokrasi Terpimpin.
2. Untuk pelaksanaan Demokrasi Terpimpin perlu dibentuk suatu kabinet Gotong royong yang anggotanya terdiri dari semua partai dan organisasi berdasarkan perimbangan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Konsepsi Presiden ini, mengetengahkan pula perlunya pembentukan “Kabinet Kaki Empat” yang mengandung arti bahwa keempat partai besar, yakni PNI, Masjumi, NU, dan PKI, turut serta didalamnya untuk menciptakan kegotong-royongan nasional.
3.Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri dari golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Dewan Nasional ini tugas utamanya adalah memberi nasihat kepada kabinet, baik diminta maupun tidak diminta.
Pada masa demokrasi terpimpin, mendekatkan Politik Luar Negeri Soekarno ke arah sosialisme yang cenderung mengarah pada blok Soviet. Tentunya, semua keputusan politik luar negeri berada di tangan Soekarno atas dasar Demokrasi Terpimpin. Pada masa ini, Soekarno membentuk Poros Jakarta-Phnom Penh-Peking-Pyongyang pada 1960-an, sebagai bentuk independensi membangun masa depan bangsa. Adapun keberhasilan yang dicapai pada masa pemerintahan orde lama ialah nation building yang sangat kuat dan diplomasi luar negeri yang sangat besar terhadap dunia.
Adapun kekurangan fatal pemerintahan demokrasi terpimpin, kepala negara atau presiden menjadi kepala negara seumur hidup dan hampir pemerintahannya sangat otoriter dan tentunya ini menyalahi UUD 1945. Selain itu kegagalan lain masa pemerintahan soekarno ialah masalah ekonomi yang terus menurun, stabilitas politik keamanan sangat kurang dan konstitusi yang tidak komitmen.
